Tiga Alasan Mengapa Saya Wajib Punya Kendaraan Bermotor Pribadi

Di negeri ini, memiliki kendaraan bermotor pribadi sering kali terasa seperti tanda naik kelas -- setidaknya satu tingkat. Ia bukan lagi sekadar alat bantu mobilitas, melainkan sudah menjelma menjadi kebutuhan yang dianggap mendasar, sejajar dengan pangan, sandang, dan papan. Ketika seseorang belum punya kendaraan, pertanyaan yang muncul biasanya bukan “mengapa?”, melainkan “kok bisa?”. Disampaikan dengan nada heran bercampur iba, seolah-olah ada yang kurang dari hidup yang dijalani.

Pengalaman saya berbeda dengan di masa lalu. Pada era 1980–1990-an, saat masih duduk di bangku SMP hingga SMA, sepeda adalah andalan saya untuk beraktivitas di dalam kota. Ia juga menjadi teman setia berolahraga bersama dua kawan yang rumahnya tidak berjauhan. Kebiasaan bersepeda itu, kalau jujur, bukan karena kesadaran akan lingkungan atau kesehatan. Alasannya sederhana: soal biaya.

Jika jarak yang ditempuh cukup jauh atau rasa malas datang, barulah saya beralih ke angkutan kota. Untuk tujuan yang lebih pinggiran, seperti arah Baturaden, tersedia angkutan pedesaan. Sementara untuk perjalanan ke luar kota di wilayah Barlingmascakeb, ada bus kecil hingga sedang yang siap mengantar. Pilihannya memang terbatas, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan saat itu.

Keinginan memiliki kendaraan bermotor baru muncul setelah beberapa tahun bekerja. Setidaknya, roda dua. Keinginan itu datang bukan tanpa alasan. Di satu sisi, ada dorongan mengikuti kebiasaan umum -- ketika semakin banyak orang memilikinya. Di sisi lain, kondisi lalu lintas yang makin padat di Purwokerto sementara kendaraan umum justru semakin menghilang, seperti memberi sinyal bahwa kendaraan pribadi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan.

Ada beberapa alasan yang akhirnya membuat saya merasa “perlu” memiliki kendaraan sendiri. Bukan karena saya berhenti menyukai sepeda, melainkan karena realitas yang berubah.

Pertama, transportasi umum itu ada -- tetapi sering terasa seperti tidak ada.

Saya masih melihat sisa-sisa angkutan kota yang bertahan, misalnya di sekitar Pasar Manis atau kawasan tertentu pada hari Minggu. Dulu, angkot begitu berjaya dan menjadi tulang punggung mobilitas warga. Kini jumlahnya menyusut drastis. Yang tersisa pun sering kali beroperasi tanpa trayek tetap, lebih mirip kendaraan sewaan.

Memang ada upaya perbaikan, seperti kehadiran Trans Banyumas dan Trans Jateng. Ada pula ojek dan taksi daring yang menawarkan kemudahan. Namun tetap saja, memiliki kendaraan sendiri memberikan satu hal yang sulit ditandingi: kepastian. Bisa berangkat kapan saja tanpa menunggu, tanpa tawar-menawar, tanpa bergantung pada orang lain.

Ironinya, semakin banyak orang beralih ke kendaraan pribadi karena tidak percaya pada transportasi umum, semakin sepi pula transportasi umum itu. Dan ketika sepi, ia makin tidak menjadi prioritas untuk dibenahi. Sebuah lingkaran yang berulang tanpa ujung.

Kedua, lingkungan itu penting—tetapi waktu sering terasa lebih mendesak.

Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sebenarnya cukup luas. Banyak orang paham bahwa kendaraan bermotor menyumbang polusi. Sesekali, ada rasa bersalah saat melihat langit yang kian abu-abu.

Namun di sisi lain, tidak memiliki kendaraan juga membawa risiko praktis: terlambat ke sekolah, ke kantor, atau ke acara penting. Ujungnya bisa berupa teguran, tekanan, bahkan stres. Ironisnya, penyebab keterlambatan sering kali bukan semata moda transportasi, melainkan sistem yang tidak mendukung dan tentunya kebiasaan kebanyakan kita yang berangkatnya serba mepet.

Berbagai solusi ditawarkan: kendaraan listrik, uji emisi, kampanye ramah lingkungan. Semuanya patut diapresiasi. Tetapi jika jumlah kendaraan terus bertambah tanpa pengendalian, solusi itu lebih terasa seperti memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.

Ketiga, ilusi kebebasan yang terasa nyata.

Alasan ini mungkin yang paling sulit ditolak: kebebasan.

Dengan kendaraan pribadi, saya bisa pergi kapan saja, ke mana saja -- selama bahan bakar tersedia dan jalan tidak sedang bermasalah. Ada kepuasan sederhana saat menyalakan mesin dan merasa tidak bergantung pada siapa pun. Seolah-olah kendali ada di tangan sendiri.

Meski begitu, kebebasan itu tidak pernah sepenuhnya utuh. Saya tetap harus berhenti di lampu merah, tetap terjebak kemacetan, tetap tunduk pada aturan yang kadang berubah tanpa banyak penjelasan.

Namun mungkin memang bukan kebebasan mutlak yang dicari. Cukup perasaan memiliki pilihan -- meskipun pada akhirnya semua pilihan itu bermuara pada jalan yang sama, di tengah kemacetan yang sama.

Di situlah ironi itu muncul: semakin banyak orang mengejar kebebasan melalui kendaraan pribadi, semakin sempit ruang kebebasan itu sendiri.

Lalu, apakah saya benar-benar “wajib” memiliki kendaraan pribadi?

Dalam kondisi saat ini, jawabannya cenderung iya -- setidaknya dari sisi praktis. Namun penting disadari, kebutuhan ini tidak lahir begitu saja. Ia terbentuk dari sistem yang belum sepenuhnya berpihak pada transportasi publik yang andal.

Selama angkutan umum belum konsisten, selama kota lebih ramah bagi kendaraan daripada pejalan kaki dan pesepeda, dan selama urusan mobilitas masih dianggap tanggung jawab masing-masing individu, kendaraan pribadi akan terus menjadi pilihan yang paling masuk akal.

Pada akhirnya, kita mengambil keputusan yang serupa: membeli kendaraan, mencicilnya pelan-pelan, lalu setiap pagi turun ke jalan yang sama. Berdesakan di kepadatan yang sama. Bedanya, kali ini dengan sedikit rasa tenang -- karena setidaknya, kita mengemudi kendaraan milik sendiri.